Oleh : Zulfikar Karim
“Negara bebas membubarkan organisasi komunis dan punya hak, tapi Negara tidak bisa memberangus ideologi, itu hal yang sia-sia” (Gus Dur), layaknya Hizbut Tahrir Indonesia, Jama’ah Anshorud Daulah (JAD) dan ideologi kanan lainnya. Mereka terlarang dan tertolak walaupun pemikirannya tidak akan sepenuhnya bisa diberangus.
Tahun 2013, saya pernah secara langsung mewawancarai tokoh Jama’ah Anshorud Daulah, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Kuliah, kala itu Abu Bakar Ba’asyir masih berada di Mako Brimob Kelapadua Jakarta. Dalam wawancara itu Abu Bakar Ba’asyir mengatakan bahwa “Pancasila dan Polisi adalah Thagut, Negara yang tidak berdasarkan Hukum Allah adalah Negara Kafir”, sambil sesekali telunjuknya menunjuk-nunjuk ke langit layaknya seseorang yang demo berapi-api di atas podium truk penyulut kebakaran.
Apa yang dikatakan Gus Dur adalah fakta yang saya alami, pemerintah boleh saja memenjarakan raga Abu Bakar Ba’asyir 100 Tahun bahkan dengan penjagaan super duper ketat, tetapi ideologinya tidak akan pernah padam. Sama halnya dengan ideologi Hizbut Tahrir, walau organisasinya sudah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi propagandanya masih bergentayangan di balik bilik-bilik warga sampai detik ini.
Hadrotussyekh KH. Hasyim Asyari dalam fatwanya mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. DR KH. Said Aqil Siroj, “Barang siapa yang mati karna berjuang untuk tanah airnya, maka matinya adalah mati syahid. Dan barang siapa yang berkhianat kepada tanah airnya maka halal darahnya”. (Halal bihalal TNI Polri Bersama PBNU). Ideologi Pancasila adalah warisan leluhur nusantara, berkhianat kepada ideologi Pancasila berarti berkhianat kepada leluhur nusantara yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
Lalu bagaimana dengan PKI ? Katanya dulu Gus Dur pernah berencana mencabut TAP MPRS ? Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengungkapkan agar TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang pelarangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme sebaiknya dicabut. Selain itu, Gus Dur mengungkapkan permintaan maaf kepada korban tragedi 1965 karena dirinya tidak dapat menampik bahwa NU dengan Anshor turut bertanggung jawab atas terbunuhnya masyarakat yang dituduhkan PKI tanpa melalui proses pengadilan. Di luar itu, para pelaku, menurut pandangan Gus Dur, harus diseret ke pengadilan agar keadilan ditegakkan.
Menanggapi pernyataan Gus Dur beberapa tahun lampau tersebut, As’ad Said Ali mengungkapkan bahwa hal itu hanyalah pendapat politik belaka. “Kalau Gus Dur masih hidup dia akan setuju dengan kami. Pernyataan Gus Dur mengenai pencabutan Tap MPR itu hanya masalah manuver politik saja. Saya lebih tahu apa yang ada di dalam pikiran Gus Dur dibandingkan kalian (wartawan)”. (Kompas.com, Rabu 12 Agustus 2012).
Kalau berbicara PKI itu saya belum lahir, saya hanya menemukan di buku-buku bacaan dan cerita-cerita para pendahulu bangsa, saya tidak akan berasumsi soal itu. Tetapi kalau soal HTI, JAD saya termasuk salah satu saksi sejarahnya, jelasnya ideologi yang berhaluan kiri atau kanan selamanya akan bertentangan dengan ideologi Pancasila sakti.
Salam Rahayu
Magelang, 15-6-2020
Sumber : HWMI
