Sebutan kelompok Islam radikal lokal, ini oleh lembaga pemerhati keberagaman, Setara Institute. Karena selalu menyebarkan paham seolah-olah Pancasila tidak Islami. Padahal, Pancasila sejak awal sampai sekarang tidak mengandung pemahaman atau kebijakan yang anti-agama.
Anggota Gerakan Suluh Kebangsaan Alwi Shihab mengatakan “Kelompok radikal memang berusaha untuk memaksakan pandangannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mengerti dan mudah untuk diprovokasi dengan cara mengedepankan Islam seakan-akan Pancasila ini memang tidak Islami,” kata Mantan Menlu ini.
Dalam catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 (2017), pada tabligh akbar FPI tahun 2002, bahkan disepakati seluruh elite, agar organisasi FPI memiliki sikap menuntut Syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 1945 dengan menambahkan “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” .
Organisasi dan kelompok seperti diatas, dimasukkan sebagai ‘Kelompok Islam Radikal Lokal’ oleh lembaga pemerhati keberagaman, Setara Institute, seperti tertuang dalam riset bertajuk ‘Dari Radikalisme menuju Terorisme: Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta’ (2012).
Selain FPI, ‘kelompok lokal’ di era reformasi yang menginginkan syariat Islam sebagai dasar hukum adalah Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Surakarta, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), serta Front Umat Islam (FUI) Klaten.
Lainnya, Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hisbah, Front Perlawanan Penculikan (FPP) Surakarta, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan lain-lain.
Kelompok Islam radikal lokal ini memiliki ciri utama :
- Menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya jika tidak terjadi perubahan di masyarakat,
- Tidak merencanakan pembunuhan,
- Perjuangannya ada yang bersifat pragmatis dan ada yang bersifat ideologis,
- Organisasi bersifat terbuka dan hanya ada di Indonesia
